Runtuhnya Kejujuran dan Karakter Pendidikan di Indonesia

Kejujuran sungguh mahal hargannya di Indonesia ini. Keadilan hanya menjadi guyonan semata, pendidikan sebagai jembatan untuk mencerdaskan anak bangsa terkoyak ketika mendengar rintihan keluarga alifah yang diusir dari rumahnya, lantaran mengusik ketidak jujuran sekolahnya. Sangat ironis sekali ketika elit di Kementerian Pendidikan Nasiona yang dinahkodai Muhammad Nuh menyatakan Ujian Nasional representative dalam membangun pendidikan karakter di Indoneisa ini. Kemalangan yang terjadi di keluarga alifah adalah salah satu ketidakbecusan pengelolaan pendidikan di Indoneisia.

Pengusiran keluarga alifah dari kampong halamannya, merupakan masih rendahnya kesadaran masarakat akan hak-hak publik masyarakat, dimana setiap warga Negara berhak dan bertanggungjawab dalam melakukan aktivitas, tanpa pengekangan dan sebebas-bebasnya berpendapat. Hal ini berbanding terbalik dengan kasus koruptor kakap yang masih belum tentu menentu penyelesaiannya. Seakan-akan mereka dilindungi oleh kemunafikkan elit penguasa. Bangsa ini kalau sudah dikelola oleh orang yang tidak ahlinya, dan tidak bertanggungjawab dalam mengamalkan nilai-nilai pancasila beginilah jadinya.



Determinitas ketidakjujuran, membuat konsep keadilan dan kepastian hokum masih ambigu di ranah nusantara tercinta ini. Lantaran pengelolaan fondasi infrastruktur sumber Daya Manusia masih terombang-ambing dengan jatah politik penguasa. Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan Nasional tidak meminimalisir anak tidak sekolah di Indonesia, pendidikan hanya untuk orang pintar, orang kaya. Ujian Nasional yang dibanggakan Nuh, hanya contoh kecil runtuhnya karakter pendidikan di Indonesia



Tidak salah Jika Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang dipimpin oleh Slamet Nur Achmad Effendy meminta presiden untuk mencabut SK Muhammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan Nasional, sudah selayaknya Muhammad Nuh diganti, dan sudah selayaknya Pendidikan Indoneisa di Rekonstruksi supaya sinergisitas kualitas masyarakat terbangun, dan terciptanya hak-hak pendidikan yang akomodatif